The distinctions in serum quantitative certain IgE stages induced by dermatophagoides pteronyssinus, dermatophagoides farinae and blomia tropicalis sensitization in …

All through his tenure, he also initiated the audit on the preparedness of Indonesian Government’s implementation in the SDGs.

The board can follow up on such a detection by conducting investigative audit, possibly determined by its initiative or the requests of regulation enforcement officials, he stated.

“We also Participate in a role within the investigation system, repressive prosecution from the point out’s loss calculation, as well as the provision of pro testimony at demo.

Ditemui usai menjalani tes wawancara, Agus mengaku digali terkait berbagai upaya yang akan dilakukannya ketika terpilih menjadi pimpinan KPK nantinya.

Selain dimaksudkan untuk membantu para perajin, pameran ini juga menjadi wadah bagi Dekranasda Bali untuk melakukan pembinaan dan edukasi. Edukasi ditekankan pada kualitas produk serta penetapan harga jual ideal ke konsumen.

Impacts of relatives entities on environmental disclosure: Examining the mediating position of earnings administration and board independence

This "Cited by" rely features citations to the next posts in Scholar. Those marked * might be different with the post from the profile.

menetapkan jenis dokumen, knowledge, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK;

VI/MPR/2002 yang antara lain menegaskan kembali kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa eksternal keuangan negara dan peranannya perlu lebih dimantapkan sebagai lembaga click here yang independen dan profesional.

Layanan ini merupakan sarana layanan on the web bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Badan Pemeriksa Keuangan RI.

Dari buku itu, dia mengetahui jika AJP sejak dulu sudah bercita-cita untuk menjadi anggota BPK sampai akhirnya cita-cita tersebut terwujud pada tahun 2013.

Alamsyah ikut bersuara saat terjadi polemik alih status pegawai KPK melalui tes wawasan kebangsaan pada 2021. Ia meminta pimpinan KPK menunda pelantikan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) karena kemungkinan pelantikan itu didasarkan instrumen hukum yang cacat prosedur.

Sedangkan Anggota II membawahi bidang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bidang perekonomian dan perencanaan pembangunan nasional.